Mengenal Budaya Politik Jepang Masih Bertahan Hingga Saat ini

Budaya mengundurkan diri Jepang

Politik merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam pemerintahan negara. Berbagai negara memiliki budaya politik yang berbeda-beda, contohnya adalah Jepang. Namun, sebelum mengetahui tentang budaya politik Jepang, kamu harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari budaya politik.

Pengertian Budaya Politik di Jepang

Pengertian budaya politik jepang

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang suatu kelompok orang dan bersifat turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan sendiri memiliki arti dengan yang berhubungan dengan budi atau akal. Umumnya seseorang mudah untuk mempelajari suatu kebudayaan hingga mewariskannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, budaya juga turut berkembang dan terintegrasi.

Politik ini berasal dari Bahasa Yunani, yakni polis yang berarti sebuah kota ataupun negara kota (city state). Pengertian politik yang berkembang di Yunani saat itu dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai tujuan bersama. 

Budaya  politik  Jepang adalah  aspek  politik  dari  sistem  nilai-nilai yang  berkembang  dalam  masyarakat. Susana dan era di setiap zaman juga mempengaruhi keberadaan budaya dan tingkat pendidikan dari masyarakat Jepang itu sendiri.

Budaya Jepang dalam Menghadapi Korupsi

blank

Politik Jepang dengan negara lain memiliki perbedaan yang cukup besar. Jepang adalah negara yang amat memegang teguh budaya jujur dan malu di berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Tanpa adanya institusi khusus mengenai korupsi, Jepang masih memiliki pengaruh besar dalam perlawanan serta sikap mengenai anti korupsi.

Biasanya, pelaku korupsi di negara lain akan mendapat pasal mengenai korupsi. Namun, hukum di Jepang berbeda. Sanksi sosial merupakan hukuman paling fatal yang bisa pelaku korupsi dapatkan. Contoh penanganan nyata terhadap pelaku korupsi adalah dengan cara bullying, bunuh diri, kontrol sosial, shaming and naming.

Bahkan, saat era Meiji pelaku korupsi dalam skala kecil memiliki kewajiban untuk bunuh diri. Penanganan terhadap korupsi di Jepang berdasar pada nilai tradisional serta budaya Jepang itu sendiri. Kasus ini biasanya terjadi karena adanya ruang yang ada pada pemerintahan.

Budaya politik Jepang terhadap korupsi sangat tinggi terbukti dengan menerapkan semangat Samurai dalam menghadapinya. Apabila tertangkap melakukan tindakan korupsi, maka pelaku akan mendapat dua pilihan, yaitu mengundurkan diri atau bunuh diri. Masyarakat Jepang sendiri memiliki kesadaran tinggi untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat merugikan negaranya.

Fenomena Pengunduran Diri dari Jabatan

Budaya mengundurkan diri Jepang

Cara pandang masyarakat di negara Jepang terhadap pengunduran diri bagi pejabat juga berbeda dengan negara lain. Budaya politik di Negeri Sakura memandang fenomena pengunduran diri tersebut merupakan suatu contoh nyata yang layak ditiru. Dalam bidang politik, ada satu karakter yang sangat dipegang teguh yaitu ‘Ksatria politik’.

Ksatria politik ini merupakan sebutan bagi pejabat yang mengundurkan diri dari jabatannya. Budaya politik Jepang dalam fenomena pengunduran diri tersebut adalah sebuah cara pengawetan selektif terhadap warisan dari leluhur.

Hal ini telah menjadi ideologi dan hegemoni di masyarakat Jepang. Sehingga mereka yang melanggar tersebut harus siap menghadapi sanksi sosial yang ada di masyarakat. Sanksi sosial ini menjadi cara penghakiman yang paling ampuh dan efektif.

Selain dua hal di atas, ada hal menarik dalam budaya politik Jepang. Hal ini berkaitan dengan kaisar. Kaisar yang ada di negara ini tidak memiliki kewenangan terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, kaisar hanya berfungsi sebagai lambang negara dan persatuan bangsa saja.

Itulah beberapa budaya politik Jepang yang menarik. Dalam beberapa hal, budaya seperti ini memang memiliki efek yang baik. Sistem ini jugalah yang membuat mereka menjadi negara maju sampai saat ini.